PORTALTOPIC – Dedi Mulyadi Copot Kepsek SMAN 6 Depok di Hari Pertama Jabat, Ini Alasannya!
Gubernur Jawa Barat (Jabar) yang baru dilantik, Dedi Mulyadi, langsung membuat gebrakan. Di hari pertamanya menjabat, Dedi mencopot Kepala SMAN 6 Depok yang memberangkatkan siswa untuk study tour ke Jawa Timur. Keputusan ini diambil karena sekolah tersebut melanggar Surat Edaran Gubernur yang melarang siswa bepergian ke luar provinsi.
Dedi menegaskan bahwa penonaktifan ini adalah bagian dari upaya reformasi pendidikan di Jabar. Selain itu, ia juga memerintahkan investigasi lebih lanjut terhadap dugaan pungutan liar yang dibebankan kepada orang tua siswa. Langkah tegas ini menuai beragam reaksi dari masyarakat. Lantas, bagaimana kronologi dan dampak keputusan ini?
Melanggar Surat Edaran Gubernur
Keputusan Dedi mencopot Kepsek SMAN 6 Depok bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Pj Gubernur Jabar telah mengeluarkan Surat Edaran yang melarang sekolah mengadakan study tour ke luar provinsi. Namun, pihak sekolah tetap memberangkatkan 347 siswa ke Surabaya selama delapan hari.
Dedi menganggap ini sebagai bentuk pembangkangan terhadap kebijakan pemerintah. Ia pun tidak ragu mengambil tindakan tegas di hari pertamanya bekerja.
“Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMAN 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya berpergian ke luar provinsi,” ujar Dedi di Istana Kepresidenan, Kamis (20/2/2025).
Kebijakan ini sebelumnya dibuat untuk menghindari beban finansial yang berat bagi orang tua siswa. Namun, beberapa sekolah masih nekat mengadakan study tour, termasuk SMAN 6 Depok.
Dugaan Pungli dalam Study Tour
Selain melanggar edaran gubernur, SMAN 6 Depok juga diduga melakukan pungutan liar. Beberapa orang tua siswa mengaku dipungut biaya antara Rp 3,5 juta hingga Rp 5,5 juta per siswa untuk perjalanan tersebut.
Dedi langsung memerintahkan tim inspektorat untuk melakukan investigasi terkait adanya pungutan di luar ketentuan. Jika terbukti, tidak menutup kemungkinan ada sanksi lanjutan bagi pihak sekolah.
“Hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa apakah sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak,” kata Dedi.
Kasus ini mencuat sebagai refleksi dari masalah pendidikan di Jabar yang kerap menghadapi isu pungutan liar, baik dalam study tour maupun dalam program bantuan seperti Program Indonesia Pintar (PIP).
Reaksi Publik: Pro dan Kontra
Langkah tegas Dedi mendapat respons beragam dari masyarakat. Sebagian besar mendukung kebijakan ini karena dinilai berani dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Bagus, akhirnya ada pemimpin yang berani bertindak tegas soal pungli di sekolah. Orang tua harusnya tidak dibebani dengan biaya yang tidak wajar,” ujar seorang netizen di media sosial.
Namun, tidak sedikit pula yang menilai keputusan ini terlalu terburu-buru. Beberapa pihak menilai bahwa study tour bisa menjadi bagian dari pembelajaran siswa, asalkan tidak memberatkan finansial orang tua.
“Kenapa tidak diberi peringatan dulu? Kalau memang ada pungli, harusnya ada investigasi lebih lanjut sebelum langsung mencopot kepsek,” komentar seorang guru di Depok.
Meski begitu, Dedi tetap pada pendiriannya. Ia ingin memastikan bahwa sekolah di Jabar dijalankan dengan transparan, tanpa ada pungutan yang tidak sesuai aturan.
Dedi Mulyadi Ingin Reformasi Pendidikan di Jabar
Keputusan ini merupakan bagian dari visi besar Dedi Mulyadi untuk mereformasi sistem pendidikan di Jawa Barat. Ia menyoroti tiga isu utama yang menurutnya harus segera dibenahi:
- Transparansi Dana Pendidikan – Memastikan tidak ada pungutan liar dan semua bantuan pendidikan tepat sasaran.
- Penyederhanaan Kurikulum dan Metode Belajar – Fokus pada pembelajaran yang aplikatif dan sesuai kebutuhan dunia kerja.
- Larangan Study Tour yang Membebani Orang Tua – Mengutamakan edukasi berbasis lingkungan sekitar daripada wisata ke luar provinsi.
Dedi bahkan menyinggung bahwa study tour lebih baik diganti dengan kegiatan yang lebih bermanfaat, seperti eksplorasi isu lingkungan di daerah setempat.
“Sampah di Depok itu masalah besar. Kenapa tidak dijadikan study tour bagi siswa jurusan IPA atau Biologi untuk meneliti metode pengolahan sampah?” ujarnya.
Kesimpulan
Pencopotan Kepsek SMAN 6 Depok oleh Gubernur Dedi Mulyadi menunjukkan komitmennya dalam membenahi sistem pendidikan di Jawa Barat. Pelanggaran terhadap Surat Edaran Gubernur serta dugaan pungutan liar menjadi alasan utama tindakan ini.
Kebijakan ini menuai reaksi beragam dari masyarakat. Namun, Dedi tetap berpegang teguh pada visinya untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih transparan dan tidak membebani orang tua.
Langkah ini bisa menjadi preseden bagi sekolah-sekolah lain agar lebih patuh terhadap aturan dan mengutamakan kepentingan siswa serta masyarakat. Ke depan, apakah kebijakan ini akan berdampak positif bagi dunia pendidikan di Jabar? Kita tunggu perkembangan selanjutnya.
