PORTALTOPIC
Demo ‘Indonesia Gelap’ Memanas, Ribuan Mahasiswa Turun ke Jalan
Jakarta kembali menjadi pusat aksi demonstrasi besar-besaran. Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan berbagai aliansi turun ke jalan dalam aksi bertajuk Indonesia Gelap. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah, khususnya pemotongan anggaran yang dianggap berdampak buruk pada pendidikan.
Kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, menjadi titik utama aksi yang berlangsung sejak Kamis (20/2/2025) dan berlanjut hingga Jumat (21/2/2025). Pihak kepolisian telah menyiagakan 2.460 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait untuk mengamankan jalannya demonstrasi.
Polisi juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional. Jika jumlah massa meningkat, arus lalu lintas di sekitar Monas akan dialihkan untuk menghindari kemacetan. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menegaskan bahwa aparat keamanan akan bertindak secara persuasif dan humanis tanpa membawa senjata api.
Pemotongan Anggaran Jadi Pemicu Utama Aksi Mahasiswa
Aksi demonstrasi ini berawal dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memangkas anggaran sebesar Rp 309 triliun untuk mendanai program makan siang gratis bagi siswa sekolah. Mahasiswa menilai pemotongan ini akan berdampak besar pada sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial.
Menurut pemimpin aksi di Jakarta, Herianto, pemotongan ini mencerminkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. “Indonesia menjadi gelap karena banyak kebijakan yang tidak jelas dan mengorbankan pendidikan,” ujar Herianto dalam orasinya.
Beberapa universitas yang terkena dampak pemotongan anggaran ini sudah mulai mengalami keterbatasan dana operasional. Sejumlah program beasiswa juga dikabarkan terancam dihentikan akibat pengurangan dana dari pemerintah.
Media Asing Soroti Demonstrasi ‘Indonesia Gelap’
Gelombang protes yang meluas di berbagai kota besar, termasuk Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali, turut menarik perhatian media internasional. Beberapa media ternama seperti Reuters, South China Morning Post (SCMP), dan ABC Net mengangkat berita terkait aksi demonstrasi ini.
Reuters dalam laporannya menyebutkan bahwa aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan Prabowo yang berpotensi merusak sistem dukungan sosial. Media asal Inggris itu juga mencatat bahwa protes serupa terjadi di kota Medan dengan jumlah massa yang cukup besar.
Sementara itu, SCMP menyoroti bahwa ini adalah gelombang protes besar pertama sejak Prabowo menjabat sebagai presiden. Kebijakan pemotongan anggaran untuk mendanai proyek ambisius dianggap sebagai salah satu faktor yang memicu ketidakpuasan publik.
ABC Net dari Australia juga mengulas bahwa aksi Indonesia Gelap semakin membesar berkat kampanye yang masif di media sosial. Mahasiswa menganggap pemangkasan anggaran sebagai ancaman bagi masa depan pendidikan Indonesia.
Tuntutan Mahasiswa: 13 Poin yang Disampaikan ke Istana
Dalam aksi ini, mahasiswa mengajukan 13 tuntutan kepada pemerintah. Beberapa di antaranya adalah:
- Menolak pemotongan anggaran pendidikan untuk mendanai program lain.
- Menghapus peran militer dalam jabatan sipil.
- Meninjau kembali proyek-proyek strategis nasional yang dinilai tidak transparan.
- Menolak undang-undang pertambangan baru yang memberikan konsesi kepada universitas.
- Menuntut perampingan kabinet untuk efisiensi anggaran.
- Menuntut reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi sempat menemui massa aksi dan berjanji akan membawa tuntutan tersebut ke Presiden Prabowo untuk ditinjau lebih lanjut.
Apa Selanjutnya? Aksi Berlanjut atau Berakhir?
Meskipun puncak aksi telah digelar pada Kamis (20/2/2025), mahasiswa menyatakan belum akan berhenti. Hari ini, Jumat (21/2/2025), demonstrasi kembali berlangsung di Patung Kuda dengan jumlah massa yang masih cukup besar.
Sementara itu, pemerintah masih dalam tahap evaluasi terhadap tuntutan yang diajukan mahasiswa. Hingga saat ini, belum ada kebijakan baru yang diumumkan sebagai respons atas aksi Indonesia Gelap. Beberapa pengamat politik menilai bahwa aksi ini belum cukup mengguncang stabilitas pemerintahan, tetapi bisa menjadi awal dari gerakan mahasiswa yang lebih besar jika tidak segera ditanggapi dengan solusi konkret.
Masyarakat kini menunggu langkah berikutnya dari pemerintah. Akankah ada perubahan kebijakan, ataukah aksi ini hanya menjadi salah satu catatan sejarah dalam perjalanan demokrasi Indonesia?
